Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Perumda Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Direksi No. 30 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi & Doumentasi PD. Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
NO | PERATURAN | FILE |
---|---|---|
1 | KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA | UNDUH PDF |
2 | UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK | UNDUH PDF |
3 | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 | UNDUH PDF |
4 | PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK | UNDUH PDF |
5 | PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK | UNDUH PDF |
6 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | UNDUH PDF |
7 | PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK | UNDUH PDF |
8 | PERATURAN GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK | UNDUH PDF |
A. Informasi terkait akun SAMAWA DP 0 yaitu :
B. Data informasi yang diserahkan secara mandiri pada Aplikasi SAMAWA DP 0 pada saat :
C. Data informasi yang terekam pada saat Pengguna memakai Aplikasi SAMAWA DP 0 termasuk namun tidak terbatas pada :
SARANA JAYA berhak meminta data dan informasi Pengguna, antara lain sebagai berikut: